Generasi Muda Hindu, Toleransi dan Pancasila


Secara intrisik-normatif dalam Hindu toleransi bagi pemeluk keyakinan yang berbeda bukanlah kategori yang produktif untuk diwacanakan setidaknya bagi kalangan internal. Radhakrishnan menyebutkan sedari hal perkembangan antara Hindu sebagai filsafat dan agama senantiasa pararel dalam menguji persoalan-persoalan tentang hakekat Tuhan, akhir kehidupan dan hubungan individu dengan spirit universalistik. Artinya, fungsi kritis filsafat pada tahapnya yang paling awal dengan refleksi rasional senantiasa mengoreksi keyakinan yang memandang Hindu sebagai agama, sehingga Hindu itu sendiri sulit dikatakan sebagai aturan-aturan yang dogmatis.
Bila diamplikasikan secara sosial, maka dalam Hindu diafirmasi kebebasan akal yang melekat pada setiap individu untuk mempertanyakan dan mengkritik keyakinan-keyakinan kehinduan yang melekat dalam dirinya. Dengan nada dasar yang sama, Harold Ward mengajukan postulat yang bersifat historik dan metafisik dalam menunjukkan posisi Hindu pada fenomena pluralisme. Historitas Hindu - demikian Coward - dimuati dengan pemahaman karma, samsara dan jiva di samping juga adanya jalan pembebasan yang dapat tercapai dengan jalan rohani (marga); sementara muatan metafisik terdapat dalam tradisi Brahman yang memahami realitas sebagai "keberadaan murni" sejajar dengan konsep ketak-berubahan atma dalam tradisi Upanisad.
Melalui argumentasi inilah didapatkan sikap toleran Hindu yang disebut dengan "perspektifvisme", diawali dengan penjelasan : "Seluruh alam (prakrti) tidak lain adalah lambang realitas yang tertinggi".
Persoalan yang menyangkut peran generasi muda Hindu dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan demikian bukanlah persoalan yang menyangkut segi-segi normatif kehinduan tetapi menyangkut persoalan hubungan komunitas Hindu dengan komunitas agama lain yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toleransi beragama dan kebebasan beragama menjadi persoalan di dalam masyarakat yang majemuk agamanya, apabila agama-agama itu termasuk dalam pada jenis 'agama yang nabiah' itu. Karenanya akan terjadi pertikaian klaim.
Selama agama-agama itu masih berpegang pada klaimnya itu, yaitu sebagai agama yang menyajikan sistem nilai yang lengkap bagi seluruh kehidupan dan semua orang, tidak ada kemungkinan untuk menerima atau mengorbankan klaim yang sama dari agama lain. Singkat kata, peran generasi Muda Hindu dalam menjaga kehidupan umat beragama adalah persoalan nasionalisme demi kesatuan dan persatuan, demi kemaslatan hidup dalam negara-bangsa. Bisa juga disebut dharma Negara.
Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, kerusuhan antar pemeluk agama analog dengan virus yang tinggal dalam pembuluh darah pada 'tubuh' kerukunan hidup umat beragama. Dia akan muncul saat tubuh lemah, stamina menurun. Kemunculan virus inilah yang menjadikan tubuh menjadi sakit atau dalam terminologi sosiologis desintegrasi. Oleh karenanya rumusan persoalan bisa disederhanakan : peran apa yang bisa diambil generasi muda Hindu dalam menjaga 'tubuh' kehidupan kerukunan umat beragama agar senantiasa selalu mempunyai stamina yang bagus, sehingga desintegrasi dapat dispekulasikan dan diminimalkan biaya sosial yang ditimbulkan.
Geneaologi 'benih' kerusuhan antar penganut agama yang berbeda secara laten tampil berbarengan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1945 potensi konflik itu dimanifestasikan oleh dr. Radjiman dalam bentuk pertanyaan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Secara formal 'benturan' ideologis yang bisa diinvetariskan adalah ideologi keagamaan, yaitu Islam dan Nasionalisme. Sementara ideologi sosialisme (dengan mengusung bentuk negara federasi) memilih berjuang secara informal dengan masuk ke dalam kelompok nasionalis dan Komunis memilih tetap 'bergerilya' dan secara radikal mengkampanyekan "Indonesia merdeka 100%". Singkat ceritera : terjadi tarik tambang yang kuat antara pandangan negara sekuler dan negara agama.
Pada saat konflik ideologis ini tampil Bung Karno dengan menawarkan alternatif : Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila. Usul ini diterima, karena Pancasila dipandang sebagai sintesis koheren terhadap dua pilihan yang sama-sama berpostur raksasa dan universal. Selain itu Pancasila juga dipandang memberikan jalan keluar yang pragmatis dari situasi yang dilematis waktu itu, menyebutkan bahwa kunci yang amat menentukan pada waktu itu adalah perumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadikan Pancasila unik, atau paling sedikit khas.
Pancasila memenuhi aspirasi kelompok yang pertama dalam arti bahwa Indonesia merdeka bukanlah negara sekuler, sekaligus memenuhi aspirasi kelompok yang lain, yaitu Indonesia bukanlah sebuah negara agama. Secara positif ini berarti, persatuan dan kesatuan diutamakan dan dikedepankan, dan untuk itu kemajemukan - yang ternyata tidak bisa dihilangkan - diakui.
Dalam dua dekade berikutnya 'perseteruan' ideologis menjadi laten kembali karena pola kepemimpinan Soekarno yang begitu terobsesi dengan kesatuan dan persatuan. Begitu terobsesinya Soekarno akan negara kesatuan sehingga para pengamat politik menyebut Soekarno pandai mencari cara untuk mempersatukan bangsa dengan cara mencari musuh bersama. Isyu yang diluncurkan Soekarno, yaitu mencari musuh bersama, menjadi manjur secara nasional maupun internasional sehingga potensi konflik antarsuku, agama dan kesenjangan sosial terlupakan dan perhatian dialihkan pada indentifikasi Belanda sebagai musuh bersama, dilanjutkan pembebasan Irian Jaya, konfrontasi dengan Malaysia. Pada periode ini, interpretasi atas Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan filsafat bangsa mulai dipresentasikan.
Era Orde Baru isyu konflik antar umat berbeda agama relatif dapat diredam sedemikian rupa dengan menggunakan pilar birokrasi dan militer. Kontrol pusat atas daerah begitu kuat sehingga 'bisikan' pembentukan negara agama ataupun komunis dilibas dalam hitungan detik serta nyaris tak terdengar adanya desas-desus propinsi yang memerdekakan diri. Orde Baru secara sistematis meredusir soko-soko guru penting dalarn pembentukan bangsa yang mandiri : manipulasi sejarah, penyeragaman sistem pendidikan pada pusat dan terlebih lagi monopoli pemahaman Pancasila secara searah. Karena hegemoni pemaknaan yang searah tentang Pancasila pembicaraan Pancasila menjadi sinisme di kalangan awam maupun intelektual.
Potensi konflik yang laten menjadi menifes saat badai krisis melanda dilanjutkan dengan isak tangis baru mahasiswa atas lengsernya Soeharto sebagai presiden yang disertai kerusuhan dimana-mana (terutama pembakaran tempat-tempat ibadah), teriakan-teriakan kemerdekaan dari berbagai propinsi. Kebangkitan di bidang ekonomi membuka angin segar bagi kelompok penganut politik berafiliasi pada agama besar untuk tampil dengan membonceng pada gerakan proreformasi dan selanjutnya berpindah pada kelompok nasionalis.
Desintegrasi menjadi tak terelakkan, malah ditengarai akan menjadi konflik horisontal, yaitu konflik antar penduduk agama yang sama yang nota bene berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam satu kesatuan negara republik Indonesia. Dalam bingkai seperti ini, sangat bisa dimengerti bila diajukan pertanyaan tentang peran apa yang bisa diambil generasi muda Hindu dalam menjaga kerukunan hidup beragama. Tentu, jawaban atas pertanyaan ini karena dorongan perasaan senasib sepenangunan sebagai satu bangsa. Oleh karenanya tidaklah berlebihan bila memandang Hindu sebagai spirit dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah atau tempat bagaimana kehinduan itu diekspresikan.
Agama merupakan salah satu sumber nilai yang penting, bahkan yang terpenting, baik bagi penganutnya secara pribadi maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah masyarakat yang di dalamnya sebuah agama mempunyai peran yang sangat dominan, atau dimana kesetiaan religius anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan relatif homogen, maka integrasi dan solidaritas sosialnya akan relatif lebih mantap. Bila ini benar maka kemajemukan beragama merupakan masalah bagi integrasi dan solidaritas sosial masyarakat.
Secara tajam dapatlah dirumuskan persoalan intoleransi beragama menyangkut klaim-klaim agama-agama nabiah di Indonesia, yaitu tertutupnya kemungkinan untuk menerima atau menghormati klaim yang sama dari agama lain. Implikasi sosiologis atas klaim-klaim yang saling bertentangan antar agama adalah friksi yang menjadikan hubungan antar agama akan mengganggu integrasi sosial dan solidaritas sosial yang dicita-citakan.
De facto, mudahnya konflik timbul antar suku dan antar agama di beberapa daerah membuktikan bahwa mobilitas sosial yang terjadi sebagai dampak kemajuan pendidikan dan ekonomi ternyata tidak memperkuat kohesivitas sosial malahan memecahnya. Berarti bahwa indentitas nasional atau keindonesiaan belum mengakar di kalangan masyarakat yang sangat heterogen ini meskipun usia republik ini lebih dari lima puluh tahun. Pastilah hal itu disebabkan oleh beberapa kebijaksa-naan pemerintah di masa lampau yang secara tidak disadari berorientasi pada persatuan dan kesatuan. Klaim-klaim normatif antar agama yang bertentangan inilah yang kiranya kurang mendapatkan perhatian serius.
Eka Dharmaputra mengajukan usulan berupa pemecahan sosiologis dengan menggunakan bingkai toleransi dan kebebasan beragama. Di satu asi disebutkan bahwa hal-hal yang mungkin dipertikaian kini dikeluarkan dari wilayah konflik sosial, baik yang potensial maupun yang aktual. Artinya, hal-hal tersebut telah dicabuti sengatannya sehingga tidak lagi membahayakan integrasi sosial. Sadar atau tidak sadar ini berarti bahwa agama-agama yang bersangkutan tidak lagi menjadi concern masyarakat seluruhnya, melainkan menjadi concern beberapa pribadi atau sekelompok orang saja. Dan di lain pihak masyarakat juga tidak dapat menjadi concern agama seluruhnya.
Agama melepaskan klaimnya sebagai a total system ofmeaning to all oflife, individual and social. Dengan demikian kemajemukan agama tidak lagi sumber penyebab konflik yang membahayakan integrasi dan solidaritas sosial. Akibat yang bisa diambil dengan hilangnya sengat yang menjadikan potensi konflik sosial antar pemeluk agama diantaranya: perbedaan ajaran dan praktek tidak lagi menjadi masalah sosial, klaimnya yang eksklusif hilang dan menjadi saru bidang yang tertuju pada pemeliharaan rohani dan etika pribadi, agama tidak dapat lagi menentukan secara langsung apa yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, akibat yang paling penting adalah perubahan tempat klaim agama secara fungsional : dari lembaga keagamaan kepada bangsa.
Bila agama sebagaimana telah diutarakan tidak bisa secara langsung mempengaruhi masyarakat, maka timbul pertanyaan di seputar nilai-nilai yang kiranya dapat dijadikan referensi bagi masyarakat itu dalam upayanya untuk menuju pada integrasi dan solidaritas sosial. Pertemuan (ataupun pertikaian) antar agama di Indonesia, akan terletak atau semakin terletak pada wilayah penciptaan struktur dan konsesus nilai-nilai yang menjadi sumber dan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Ketika tidak ada satupun agama-agama itu mempunyai hak yang ekskusif untuk secara langsung mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjadi satu-satunya sumber nilai, maka semua agama akan berusaha agar konsesus nilai-nilai yang ingin dicapainya itu sejauh mungkin mencerminkan aspirasi agamanya, atau paling sedikit tidak bertentangan dengannya. Pada titik ini peran fungsional Pancasila sebagai kristalisasi dan konsesus nilai-nilai itu diaplikasikan dalam tataMF? praktis. Tentang bagaimana aplikasi atas pandangan ini, Bellah mengajukan satu konsep yang cukup populer, yaitu civil religion (agama rakyat).
Menurut Bellah, dalam kehidupan bermasyarakat perbedaan kesetiaan beragama (religion loyality) tidak menjadi persoalan oleh karena (seperti khususnya terjadi di AS) mereka diikatkan ke dalam satu ikatan agama rakyat (civil religion) : Amerikanisme. Bila hal ini dihubungkan dengan persoalan yang diajukan, maka peran generasi muda Hindu dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dapat dijawab dengan mengambil peran sebagai pewarta sekaligus pelaksana yang mensosialisasikan Pancasila sebagai agama rakyat dalam mewujudkan integrasi dan solidaritas sosial-lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, peran yang bisa dambil oleh generasi muda Hindu adalah dengan melakukan kritik ideologis terhadap Pancasila. Secara strategis hal ini perlu dilakukan mengingat pemahaman Pancasila hingga saat ini masih berbau ideologis. Saling sengkarutnya konflik dari berbagai kepentingan di dalam gedung MPR-DPR selama periode reformasi ini menunjukkan secara implisit 'perang' ideologis antar penganut politik aliran (model tahun '50-an). Dalam nada dasar yang sama, keinginan yang besar dari satu kelompok masyarakat untuk kembali ke Piagam Jakarta juga menunjukkan bahwa Pancasila ditafsirkan secara ideologis.
Spirit kegotong-royongan yang menjadi basis utama Pancasila sebagaimana diucapkan Soekarno - belum sampai dipahami pada tataran praktis elit politik. Dispekulasikan bahwa fenomena ini menunjukan mencuatnya virus perpecahan pada tingkat manifest pada tingkat lanjut. Ironisnya, pemuda (sebagaimana terorganisir dalam OKP-OKP) yang nota bene mempunyai kepentingan langsung atas nasib bangsa ini menjadi diam seribu bahasa. Semestinya, peran yang diambil pemuda adalah melakukan interpretasi terhadap Pancasila (sebagai interpretasi tandingan) dan menyuarakannya pada keberagaman warga-bangsa bahwa wacana ideologis yang berlaku contra produktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah waktunya menjadikan Pancasila sebagaimana bangsa Amerika memandang keamerikaannya 'agama rakyat'. Ini adalah satu alternatif interpretasi atas Pancasila yang memungkinkan mau persatuan dan kesatuan dapat dimaknai secara segar. Bukan sebaliknya, bersikap ivait and see. Sama saja dengan oportunistik.
Akhirnya, sebagaimana diutarakan Radhakrishnan, dalam agama Hindu diafirmasi hubungan yang erat antara setiap agama dan budayanya sendiri. Agama dan budaya memperbarui diri dan mengembangkan dirinya sendiri melalui penafsiran yang penyesuaian timbal-balik. Dengan kata lain sikap orang Hindu adalah sikap kesetiakawanan positif, bukan toleransi negatif. Karenanya ini berkaitan dengan orientasi yang hendak dicapai dalam agama Hindu, yaitu sikap rohani yang terus-menerus berusaha menuju kesempurnaan dan kebenaran yang lebih tinggi.
Senada dengan "perspektivisme" alinea pembuka di atas, Radhakrishnan menulis :
Syarat utama hidup manusia ialah setia pada kebenaran sebagaimana orang melihatnya. Yang paling penting, orang harus belajar untuk setia pada roh kesetiaan dalam orang lain, pun apabila kita tidak memiliki visi yang sama mengenai kebenaran .... Kesetiaan dunia ini merupakan hakikat agama.

sumber : http://phdi.or.id

Blog, Updated at: January 20, 2019

0 comments:

Post a Comment


Klik Untuk Melihat Halaman