Berpolitik dalam Hindu, Mengapa Tidak ?

Posted by

oleh: I Made Sumaharianta Radin


Tahun 2019 adalah tahun politik bagi Indonesia, banyak yang membahas politik di semua media. Cukup banyak orang yang alergi terhadap politik dilihat dari banyaknya orang yang golput (golongan putih) berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2014 yakni 36% dari jumlah penduduk Indonesia. Politik berhubungan dengan penguasaan dan pengelolaan Negara, tetapi berpolitik paling sederhana adalah menikah yakni menyatukan visi dan misi demi tujuan bersama. Alergi terhadap politik kemungkinan besar alergi juga terhadap menikah. Terlepas dari arti politik di atas, berpolitik sangat erat kaitannya dengan memilih pemimpin yang berkompeten dalam bidangnya. Hindu sendiri tidak alergi terhadap terhadap politik bahkan majalah “Media Hindu” edisi 48 terbitan bulan februari tahun 2008 membahas polkitik dan agama hindu. Tanggal 22 Desember 2007 setahun sebelum diterbitkan majalah hindu yang memahas politik terdapat partai politik yang berbasis Dharma dideklarasikan yakni PKDI (Partai Kebangkitan Dharma Indonesia). 

Sejarah Hindu dan politik dapat dilihat dari catatan Veda mengenai perang Wangsa Arya melawan Wangsa Dasyu, dimana Wangsa Arya menang terhadap india dan menerapkan politik “murah hati dan relegius” dalam kemenangan politiknya, sehingga terjadi integrasi secara perlahan terhadap kepercayaan dan praktik agama dari penakluk dan yang ditaklukan. Sistem politik yang dijalankan pada saat itu adalah sistem kerajaan dimana raja dan pendeta mempunyai tugas berbeda, raja sebagai pemipin Negara sedangkan pendeta sebagai pemimpin upacara. Sistem politik ini berubah ketika India di jajah oleh Islam selama 8 abad sehingga raja Hindu bukanlah pemimpin Negara. Karena kondisi tersebut maka pendeta memiliki peran ganda , disamping sebagai pemimpin dalam proses keagamaan juga sekaligus menjadi  menjadi pemimpin dalam proses kedaulatan masyarakat beragama Hindu pada waktu itu.  Selanjutnya ketika dijajah India oleh Inggris, Hindu juga di gempur oleh misionaris Kristen yang menjadikan Hindu semakin terpuruk sebelum kemerdekaan India tanggal 14 Agustus 1947. 

Dari pengalaman sejarah di atas kita bisa melihat bahwa penjajahan sangat mempengaruhi sistem politi daerah jajahannya. Lombok juga pernah eksis oleh Hindu di jaman pemerintahan Raja Anglurah Gede Karangasem dengan strategi politik menikahi 2 putri raja sehingga hubungan raja Anglurah Gede Karangasem dengan raja Lombok sebelumnya terjalin menjadi saudara dan tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Raja Anglurah Gede Karangasem menjadi raja yang memiliki toleransi yang sangat tinggi dimana kedua istrinya yang dipinang dibebaskan mempercayai kepercayaannya dari lahir terbukti dari Masjid yang didirikan bersebelahan Pura Meru yang di Mayura. Sejarah di atas membuktikan berbagai macam cara pemimpin Hindu terdahulu menerapkan sistem politiknya.

Berpolitik dalam Hindu dikatakan Niyatama Karma dimana artinya adalah jalan kewajiban yang harus dititi oleh para pemimpin. Hindu memberikan masukan mengenai kualitas pemimpin yang terbaik menurut Hindu, seperti Filsuf sekaligus Perdana Mentri dari kerajaan Chandra Gupta yakni Chanakya dalam buku “Chanakya Nitisastra” juga pandai dalam berpolitik. Pemimpin yang ideal menurut Hindu harus memegang tiga prinsip yakni Tri Kaya Parisudha, Tri Hita Karana, dan Tat Twam Asi. Pemimpin juga harus memiliki sifat Sad Warnaning Rajaniti yaitu Atman Sampad (Berkepribadian Mulia), Pradya (Cerdas dan Bijaksana), Utsaha (kreatif dan kerja keras), Abhigamika (mempunyai daya pesona), Sakya Samanta (menyadarkan dan mengontrol bawahan), dab Aksudra Parisatha (Mampu memimpin rapat). Pemimpin juga memiliki acuan Astha Bratha yakni Surya:Matahari (menjamin kelangsungan hidup), Chandra:Bulan (menciptakan suasana keteduhan), Kartika:Bintang (Panutan), Angkasa:Atmosfer (Tegas dan Berani tetap dalam dharma dan kepentingan masyarakat), Muruta:Angin (dipercaya dapat mengantar komunitas dalam meraih cita-cita bersama), Samudra:Lautan (Berwawasan luas), Bhana:Api (Berani mengambil risiko keputusan), dan Pertiwi:Bumi (mensejahterakan masyarakat dengan adil dan merata). Jika pemimpin sudah memiliki kritreria tersebut maka tujuan dengan mudah diperoleh. Bhagawad Gita (III.9) yang artinya mengatakan Sifat yang melatar belakangi seorang pemimpin bahwa dia haruslah berbuat segalanya tanpa pamrih, bahwa dia harus dilandasi oleh semangat untuk berkorban tanpatujuan apapun yang bersifat pribadi dan yang terakhir, dia harus bekerja dengan pandangan mengenai pemeliharaan dunia (Loka Samgraha). Mahatma Gandi adalah sosok pemipin yang menerapkan sistem politik Sarvodaya (kemakmuran untuk semua).

Jadi berpolitik sudah diterapkan agama Hindu dari Wangsa Arya kepada Wangsa Dasyu dengan memenangi India terhadap Wangsa Dasyu. Berpolitik sangat erat hubungannya dengan penguasaan dan pengelolaan suatu negara sehingga yang mengelola adalah seorang pemimpin. Pemimpin sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan suatu organisasi atau negara sehingga dia harus pandai dalam berpolitik. Hindu sendiri sudah jelas acuan dalam memilih pemimpin yang ideal. Jika salah dalam memilih pemimpin, tujuan dari suatu organisasi atau negara akan sulit tercapai. Masihkah Alergi dengan Politik?

Sumber:
Nurdjana, IGM.2008.Hindu dan Politik edisi 48 hal 20-21. Media Hindu:2008
Madrasuta, Ngakan Made.2008.Hindu dan Politik edisi 48 hal 18-20. Media Hindu:2008
Sutarta, IGB.2008.Hindu dan Politik edisi 48 hal 8. Media Hindu:2008
Putra, Ngakan Putu.2008.Hindu dan Politik edisi 48 hal 2. Media Hindu:2008
Arjana, I Gusti Bagus.2019.Hindu dan Politik edisi 181 hal 40-42. Media Hindu:2019


Blog, Updated at: April 08, 2019

0 comments:

Post a Comment


Klik Untuk Melihat Halaman